BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltara, Senin (16/6/2025).
Dalam rapat paripurna yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur Kaltara menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin, sehingga Ranperda ini dapat diajukan.
Dalam pemaparannya, Gubernur Kaltara merinci realisasi APBD tahun anggaran 2024. Untuk sisi pendapatan daerah, dari target Rp3,85 triliun, Pemprov Kaltara berhasil merealisasikan sebesar Rp3,45 triliun, atau sekitar 89,78%.
Angka ini didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp1,03 triliun (93,31% dari target), serta pendapatan transfer yang terealisasi Rp2,41 triliun (88,07% dari target).
Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan capaian luar biasa, dari target Rp350 juta, realisasinya melonjak hingga Rp8 miliar lebih, atau sekitar 2.286,47%, yang sebagian besar berasal dari pendapatan hibah.
Sementara itu, untuk sisi belanja daerah, dari target Rp3,97 triliun, realisasinya tercatat sebesar Rp3,57 triliun, atau sekitar 89,77%. Belanja operasi menjadi porsi terbesar dengan realisasi Rp2,33 triliun (91,44%), diikuti belanja modal sebesar Rp706,18 miliar (88,93%).
Belanja tidak terduga juga terealisasi tinggi mencapai Rp7,56 miliar (94,59%), sementara belanja transfer mencapai Rp524,32 miliar (83,98%).
Terkait pembiayaan daerah, Pemprov Kaltara menerima pembiayaan sebesar Rp149,76 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2023, dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp20 miliar untuk penyertaan modal kepada Bank Kaltimtara. Dengan adanya koreksi, SILPA Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp17,54 miliar.
Gubernur juga memaparkan posisi keuangan daerah melalui neraca dan laporan arus kas. Neraca daerah tahun 2024 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat per 31 Desember 2024, dengan total aset sebesar Rp8,58 triliun, kewajiban Rp341,53 miliar, dan ekuitas senilai Rp8,24 triliun.
Angka-angka ini menggambarkan kekuatan finansial pemerintah daerah. Lebih lanjut, Laporan Arus Kas menunjukkan bahwa saldo akhir kas daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17,96 miliar.
Angka ini mencerminkan kemampuan Pemprov Kaltara dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan kas sepanjang tahun anggaran 2024. Dengan berbagai capaian ini, diyakini DPRD Kaltara dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur menjelaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 ini adalah bentuk akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kaltara kepada DPRD, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Berdasarkan aturan tersebut, Kepala Daerah wajib menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK,” ujarnya.
Untuk memenuhi ketentuan tersebut, laporan keuangan Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2024 telah diaudit oleh BPK RI. Proses audit ini meliputi pemeriksaan pendahuluan dari 4 Februari hingga 7 Maret 2025, dilanjutkan pemeriksaan terinci pada 14 April hingga 13 Mei 2025. Hasil audit BPK ini, yang memberikan opini WTP, telah disampaikan kepada DPRD Kaltara pada 2 Juni 2025.
“Ini merupakan capaian WTP yang kesebelas kali berturut-turut semenjak tahun 2014,” tegas Gubernur.
Capaian ini, lanjutnya, merepresentasikan komitmen Pemprov Kaltara dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. BIRO ADPIM
